file kamu

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Swt. karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang bertema Republik Arab Suriah dan Kesultanan Jordan. Salam serta shalawat semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Saw. Dalam penyusunan makalah ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala usaha dalam menyelesaikan makalah ini mendapat keridhoan dari oleh Allah Swt, Amin. Sebagai mahasiswa yang masih harus belajar banyak, mungkin kami melakukan banyak kesalahan dalam penyusunan makalah Gerakan Politik Negara Arab ini. Oleh karena itu, kami mengucap maaf kepada pembaca dan kami berharap agar kiranya pembaca dapat menyampaikan kritik dan saran yang sekiranya dapat memperbaiki makalah ini. Demikian, semoga dengan adanya makalah ini dapat memberi ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan memanfaatkan ilmu yang diperoleh tersebut dengan sebaik-baiknya. Amin. Makassar, 16 April 2013 Kelompok IX DAFTAR ISI KATA PENGANTAR 1 DAFTAR ISI 2 BAB I. PENDAHULUAN 3 A. Latar Belakang 3 B. Rumusan Masalah 3 C. Tujuan penulisan 4 BAB II. PEMBAHASAN 5 1. Republik Arab Suriah 5 A. Profil Republic Arab Suriah 5 B. Sistem Pemerinntahan Republic Arab Suriah 6 C. Kebijakan Politik Dalam Danluar Negeri Suriah 7 D. Gerakan-Gerakan Politik Republik Arab Suriah 9 E. Kelompok Oposisi Republik Arab Suriah 10 F. Kebijakan Dengan Liga Arab 10 G. Kebijakan Republik Arab Suriah Terhadap Eksistensi Israel 11 2. Kesultanan Jordan 12 A. Profil Kesultanan Jordan. 12 B. System Pemerintahan Kesultanan Jordan 13 C. Kebijakan Politik Dalam Dan Luar Kesultanan Jordan 14 D. Gerakan-Gerakan Politik Kesultanan Jordan 15 E. Kelompok Oposisi Kesultanan Jordan 15 F. Kebijakan Dengan Liga Arab 16 G. Kebijakan Kesultanan Jordan terhadap Eksistensi Israel 16 BAB III. PENUTUP 18 A. Kesimpulan 18 B. Saran 18 DAFTAR PUSTAKA 19 BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kondisi negara-negara Arab saat ini dapat dikatakan masih selalu menarik untuk diperbincangkan. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh media-media nasional maupun internasional, dapat dipastikan bahwa kabar-kabar dari dunia Arab hampir tidak pernah absen dari pemberitaan. Bukankah hal tersebut menunjukkan bahwa dunia Arab tampaknya memiliki urgensi tersendiri sehingga perkembangannya sangat layak untuk diketahui ?! Menurut yang diberitakan oleh media, ternyata negara-negara Arab memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap dunia, baik dari segi ekonomi, perpolitikan, pendidikan, dll. Namun di sisi lain, selain peran negara Arab yang cukup urgen tersebut, negara Arab saat ini juga tidak lepas dari apa yang disebut Arabic Spring, yaitu sebahagian besar negara Arab mengalami pergejolakan dan meniginkan adanya sebuah reformasi, seperti yang terjadi di Suriah, Afganistan, Tunisia, dll. Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, mulai dari peran negara Arab terhadap dunia dan keadaan negara Arab saat ini (Arabic Spring), maka pemakalah tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang negara Arab. Pemakalah akan sedikit mempersempit pembahasan, yaitu hanya akan mengkaji tentang dunia perpolitikan beberapa negara Arab. Negara Arab yang akan menjadi bahan pengamatan pemakalah, yaitu Republik Arab Suriah dan Kesultanan Jordan. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah sistem pemerintahan Republik Arab Suriah dan Kesultanan Jordan ? 2. Bagaimanakah kebijakan politik dalam dan luar negeri Republik Arab Suriah Kesultanan Jordan ? 3. Bagaimanakah gerakan-gerakan politik di Republik Suriah dan Kesultanan Jordan ? 4. Siapa sajakah yang termasuk kelompok oposisi di Republik Arab Suriah dan Kesultanan Jordan ? 5. Bagaimankah kebijakan Republik Suriah dan Kesultanan Jordan dengan Liga Arab ? 6. Bagaimanakah kebijakan politik Republik Arab Suriah dan Kesultanan Jordan terhadap eksistensi Israel ? C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui sistem pemerintahan Republik Suriah dan Kesultanan Jordan. 2. Untuk mengetahui kebijakan politik dalam dan luar negeri Republik Suriah dan Kesultanan Jordan. 3. Untuk mengetahui gerakan-gerakan politik dan kelompk oposisi di Republik Suriah dan Kesultanan jordan. 4. Untuk mengetahui kebijakan politik Republik Suriah dan Kesultanan Jordaan dengan Liga Arab. 5. Untuk mengetahui kebijakan politik Republik Suriah dan Kesultanan Jordan terhadap eksistensi Israel. 6. Untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing Mata Kuliah Gerakan Politik Negara Arab. BAB II. PEMBAHASAN 1. Republik Arab Suriah A. Profil Republik Suriah Republik Arab Suriah (bahasa Arab: الجمھوریة العربیة السوریة al-jumhūriyyaħ al-arabiyyaħ as-sūriyyaħ), Secara geografis Negara Suriah terletak di Timur laut Tengah, sebelah Barat bagian Asia. Suriah beribukota Damaskus dan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara Suriah. Namun terdapat beberapa bahasa lain yg lazim digunakan oleh sebagian warga negara Suriah yaitu: Aramaik, Armenia, Kurdi, dan Turkmen. Negara ini terletak di Timur Tengah, berbatasan dengan negara Turki di sebelah utara, Irak di Timur, Laut Tengah di barat dan Yordania di selatan. Negara Suriah terlepas dari penjajahan pada bulan April 1946 M, sedangkan pelantikan menjadi negara Republik pada tahun 1941 M. Suriah merupakan bagian dari kumpulan tanah Bulan Sabit Subur. Sejak zaman kuno hingga berada pada kekuasaan Turki Ustmaniyah, Suriah merupakan istilah geografis untuk seluruh daerah meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina dan Israel sekarang yang dahulu dikenal dengan nama wilayah Syam. Suriah pernah menjadi wilayah kekuasaan berbagai bangsa, mulai dari berada dibawah kekuasaan bangsa Funisia sebagai nenek moyang mereka, lalu dibawah kekuasaan bangsa Mesir pada tahun 1600 SM, bangsa Aramea pada 1200 SM yang pada saat itu menamai wilayah kekuasaannya “Suriah” berasal dari kata Syriac dialek Aramea serta mendirikan kota Damaskus sebagai pusat kegiatan dan tempat tinggal masyarakatnya. Abad ke-6 SM, Suriah menjadi bagian kekuasaan kekaisaran Persia. Selanjutnya pada abad ke-4 SM, Suriah menjadi bagian kekuasaan Imperium Iskandar yang Agungyang berhasil menghancurkan kekuataan Persia dan membuka jalan bagi penaklukan Suriah dibawah Imperium Romawi. Pada tahun 634-634 M, kaum Muslim Arab berhasil menaklukan Suriah dan memberikan ciri peninggalan yang begitu kuat hingga saat ini yaitu bahasa Arab dan agama Islam. Tahun 661 M, Suriah menjadi pusat berkembangnya Islam karena Damaskus menjadi ibukota kekuasaan Bani Umaiyah. Selanjutnya tahun 1516, Suriah ditaklukkan oleh Imperium Turki Ustmani yang pada saat itu dalam perjalanan menyerang Mesir. Kekalahan Turki dalam perang dunia I, menyebabkan Turki harus menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya berada dibawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Berdasarkan keputusan Konferensi San Remo yang Akta mandatnya ditanda tangani di London pada 24 Juli 1922. Prancis mendapatkan hak atas Levant (istilah untuk wilayah Suriah dan Lebanon). B. Sistem Pemerintahan Republik Arab Suriah Sistem Pemerintahan Suriah adalah Republik Presidensial, yang sekarang dipimpin oleh Bashar Al Assad, Negara Suriah terlepas dari penjajahan pada bulan April 1946 M, sedangkan pelantikan menjadi negara Republik pada tahun 1941 M dengan Sistem Pemerintahan Republik presidensial dibawah Hukum Darurat sejak tahun 1963. Semua itu ada di bawah undang-undang militer sejak Maret 1949 M. Yaitu merupakan undang-undang multi partai Pada tahun itu yang menguasai hanya satu partai yaitu; Partai al-Ba’syu yang mengatur dari segala kini kehidupan, walaupun di sana banyak partai, akan tetapi tidak berfungsi, setelah mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan Perancis, pada tahun 1949 M. Selama masa kemerdekaanya negara Syiria sudah mengalami tiga kali kudeta kekuasaan yang berturut-turut dalam jangka waktu satu tahun, kudeta ini di lakukan oleh pihak militer. Kudeta yang pertama; pada bulan Maret 1949 M, di bawah kepemimpinan Sami al-Hanawi yang memimpin kekuasaan Syiria. Kudeta yang kedua; di bawah kepemimpinan Hasan al-Zaim yang di bantu oleh negara Inggris yang terjadi pada bulan Agustus, ini juga tidak lama berkuasa. Kemudian terus terjadi kudeta yang ketiga; terjadi pada bulan September masih pada tahun yang sama, di bawah pimpinan Adib Al-Syisyakli, sehingga sampai tahun 1971 M, merupakan silsilah kudeta yang di lakukan Militer. Akan tetapi pada bulan Februari tahun 1954 M, terjadilah kudeta yang kempat yang di pimpim oleh Hasyim al-Aqhasi, pada saat itu kekuasaan berada di tangan Adib Al-Syisyakli. Pada bulan Januari tahun 1957 M terjadi kudeta yang kelima, berada di bawah kepemimpinan Syukri al-Quutli, yang pada saat itu sudah terjadi persatuan antara Mesir dan Syiria. Pada tanggal 28 September 1961 M, terjadi lagi kudeta yang keenam yang di lakukan oleh Tadzim al-Qudsi, yang memberhentikan orde Al-Quutli dan berakhirnya persatuan Mesir-Syiria. Pada tanggal 2 Maret 1966 M, di bawah pimpinan Shalah Gadid, mengadakan kudeta yang ketujuh. Kudeta ini berhasil merebut kekuasaannya Tadzim al-Qudsi. Pada masa perebutan kekuasan yang ketujuh berhasil menjadikan Nurdin al-Anaasi menjadi Presiden Syiria dan Shalah Gadid menjadi Perdana Mentri. Dalam masa pemerintahan Al-Anaasi mengalami banyak krisis pada masa pemerintahanya. Ada juga pada masa pemerintahanya golongan militer yang moderat yang dipimpin oleh Hafidz al-Asad, sedangkan beliau pada masa itu menjabat sebagai Mentri pertahanan dan keamanan Syiria. Semenjak pemerintahan di pimpin oleh Hafidz al-Asad, negara Syiria mengalami perubahan-perubahan dalam tataran sistem dan politik. Misalnya saja; adanya perubahan undang-undang militer yang di mana perpindahan kekuasaan dari yang satu ke yang lain dengan cara adanya kudeta. Akan tetapi setelah mengalami perubahan tidak lagi terjadi kudeta. dan presidenya sekarang Bashar Al-Assad. C. Kebijakan Politik Dalam Dan Luar Negeri Republik Arab Suriah a) Dalam Negeri Presiden Suriah memutuskan akan menyelenggarakan referendum untuk konstitusi baru Amandemen konstitusi merupakan fase baru di Suriah pasca empat dekade pemerintahan partai tunggal di negara ini. Keberhasilan Presiden Bashar Assad mengamandemen UUD Suriah merupakan langkah maju dalam upaya merealisasikan reformasi. Konstitusi baru Suriah memiliki 157 pasal. Konstitusi ini disusun oleh sebuah komite yang tebentuk dari pakar hukum, politik, dan sejumlah oposisi pemerintah Suriah. Komite ini terdiri dari 29 anggota dan dibentuk sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Bashar Assad pada bulan November tahun lalu, Amandemen konstitusi merupakan salah satu langkah Presiden Bashar Assad untuk menjawab protes di Suriah. Selain kebijakan itu juga mengambil keputusan-keputusan lain, seperti pencabutan kondisi darurat, penyusunan aturan baru kepartaian, undang-undang pemilu dan media, serta pembubaran pengadilan tinggi keamanan. Konstitusi ini akan menentukan masa depan sistem politik dan kedaulatan rakyat di Suriah serta mengakui sistem multipartai. Selain itu, undang-undang baru ini juga menegaskan bahwa Presiden Suriah harus beragama Islam dan ajaran Islam dinyatakan sebagai sumber utama untuk perundang-undangan. Menurut data, 85 persen penduduk Suriah beragama Islam dan 10 persennya Kristen. b) Luar Negeri Pada 9 September 1936 Suriah membuat perjanjian dengan pihak pemerintah Prancis yang pada saat itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Vienot dan ditandatangani pihak Prancis dan Suriah yang pada saat itu diwakili oleh Hasyim Bey Al Atassi, berisi : a. Upaya Suriah untuk merdeka dalam waktu tiga tahun dan meminta Prancis untuk mendukung masuknya Suriah dalam keanggotaan Liga Bangsa-Bangsa. b. Prancis dan suriah mengadakan aliansi militer. c. Hak Prancis untuk menggunakan dua pangkalan udara Suriah. d. Izin atas angkatan darat Prancis untuk berada di daerah Alawi dan Dru selama lima tahun termasuk pengakuan atas distrik-distrik tersebut kedalam wilayah Suriah. e. Instruktur militer Prancis diakui sebagai penasihat militer Suriah. f. Prancis harus memasok senjata dan perlengkapan militer bagi Suriah. g. Apabila terjadi perang, Suriah dan Prancis harus bekerjasama melindungi dan memasok pangkalan udara Prancis serta menyediakan komunikasi dan transit. Tanggal 22 desember 1943 terjadi peralihan kekuasaan delegasi Jenderal kepada pemerintahan setempat. Kalau kita melihat sejarah, bahwa Hafidz al-Asad dengan Rafiq Hariri perdana mentri Libanon mempunyai hubungan yang erat secara pribadi dan secara pemerintahan antara Suriah dan Libanon. Pada Mu’tamar yang di adakan di Riyad tahun 1972 M, dan Mu’tamar Kairo menyepakati bahwa Suriah boleh masuk ke negara Libanon dengan adanya dua aturan. Pertama; Suriah harus menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa, dan rakyat Libanon. Kedua; Menjaga perlawanan orang-orang Palestina serta pembebasan Palestina dari penjajahan Israel. dan kerja sama Iran dan Suriah, presiden Bashar al-Assad menandatangani dua nota kesepahaman di sektor ekonomi dan wakil Presiden pertama Iran Mohammad-Reza Rahimi mengatakan bahwa hubungan ekonomi Iran dan Suriah akan lebih ditingkatkan karena kedua negara memiliki potensi ekonomi yang tinggi. D. Gerakan-Gerakan Politik Republik Arab Suriah Berbeda dengan cara-cara yang terjadi di negara-negara lain Kawasan Arab, Pemerintahan Presiden Bashar Assad di Suriah hingga saat ini berhadapan dengan para pemberontak bersenjata yang menghendaki keruntuhan kekuasaannya. Situasi di Suria dapat dikatakan sama dengan model yang dihadapi Libya saat menumbangkan kekuasaan Muamar Khadafi. Tidak ada gerakan demonstrasi massif rakyat di Syria, kecuali protes-protes massa berskala kecil menuntut transformasi politik dan penegakan demokrasi. Seperti protes-protes yang terjadi di daerah-daerah perbatasan; Dar’a, Jisr Al Syughur, dan Himsh, yang kemudian beralih pada isu-isu sara (kesukuan dan agama). Selanjutnya yang terjadi adalah masuknya berbagai kelompok milisi bersenjata dari berbagai negara kawasan untuk melancarkan perang terhadap rezim Assad. Para milisi yang tergabung dalam Syrian National Council (SNC) dan Free Syrian Army (FSA) itu dikampanyekan - oleh para pihak penyokongnya sebagai ‘mujahidin’ yang berjihad membebaskan rakyat Syria dari kekuasaan diktator Presiden Assad. Mayoritas Rakyat Syria yang Sunni, dan Assad yang berkuasa dari keturunan Alawi yang Syiah, telah dijadikan dalih menyulut isu adanya diskriminasi atas nama perbedaan mazhab dalam Islam. Ini merupakan bagian dari justifikasi (pembenaran) bagi intervensi dan melancarkan perang terhadap pemerintah Syria oleh para pemberontak. Tentunya hal ini untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat dan negara-negara Muslim di dunia yang mayoritas bermazhab Sunni. Perang dengan persenjataan lengkap yang dilancarkan para pemberontak untuk menjatuhkan pemerintahaan Assad, telah menciptakan krisis di Syria. Tidak hanya krisis politik dan terganggunya kinerja pemerintahan, namun lebih parah adalah tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat. Ulah para pemberontak menjadikan rakyat sebagai perisai untuk melindungi mereka dari serangan balasan dari militer Syria, telah menjadikan rakyat ikut terbunuh dalam beberapa serangan. Situasi sangat memprihatinkan adalah pembunuhan-pembunuhan oleh para pemberontak sendiri terhadap rakyat yang diindikasi mendukung pemerintah dan tidak menerima kehadiran mereka. Target utamanya adalah rakyat dari keluarga Alawi yang dituduh penyokong utama kekuasaan Assad. E. Kelompok Oposisi Republik Arab Suriah a) SNC (syiria National council) sebuah kelompok koalisi oposisi Suriah sebagai wakil sah rakyat Suriah yang dipimpin Ahmed Moadz Al Khatib, SNC yang terbentuk dari hasil kesepakatan Doha, Qatar 11 November 2012 lalu itu merupakan wadah mempersatukan berbagai kelompok oposisi Syria. b) FSA (Free Syrian Army) terbentuknya Mujahidin FSA tanggal 29 Juli 2011. Rakyat menolak untuk dihinakan dan di-bully oleh rezim ini. Mereka melawan dengan apa yang ada di tangan mereka. Selain rakyat jelata, anggota Mujahidin FSA banyak pemuda Muslimin Ahlussunnah wal Jama’ah dari Eropa, Asia, dan Afrika datang membantu saudara-saudaranya melawan rezim yang sedang mengamuk. Terutama sesudah semakin nyata keterlibatan Syiah Iran dan Lebanon. c) Jabhat Nusrah Kelompok mujahidin ini pertama kali muncul pada bulan Januari 2012, bersumpah untuk melawan rezim Assad dan bertanggung jawab atas beberapa serangan konflik, termasuk pemboman di Aleppo, Deraa dan Damaskus yang menewaskan begitu banyak orang, Jabhat al-Nusra terdiri dari militan yang kebanyakan pejuang asing dari Irak, Arab Saudi dan Asia Tengah. F. Kebijakan Dengan liga Arab Pertemuan Liga Arab yang digelar di Ibu Kota Doha, Qatar, memutuskan bahwa negara anggota Liga Arab berhak memberikan bantuan, termasuk persenjataan, kepada warga Suriah untuk membela diri. Hal ini dilakukan sebagai pemecahan konflik berkepanjangan di Suriah. para pemimpin negara peserta Liga Arab juga mengutuk rezim pemerintahan Presiden Suriah Basyar al-Assad atas kekerasan yang dilakukan pasukannya terhadap warga Suriah. Mereka juga mendesak untuk memberikan bantuan darurat kepada warga Suriah yang mengungsi di Libanon, Yordania, dan Irak. Anggota Liga Arab juga memastikan Suriah berhak mendapatkan kembali Dataran Tinggi Golan, yang telah diduduki Israel sejak 1967. Pemimpin oposisi Suriah, Moaz al-Khatib, menjadi perwakilan Suriah di pertemuan Liga Arab. Dia meminta kepada negara peserta Liga Arab agar kelompok oposisi Suriah nantinya juga bisa duduk dalam badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya. para pemimpin yang hadir di Doha juga mengatakan menyambut baik dialog yang diminta oposisi Suriah di Yaman dan Bahrain, yang ditujukan untuk meminta dukungan dari negara-negara Arab kepada kelompok oposisi. G. Kebijakan Politik Republic Arab Suriah Terhadap Eksistensi Israel Kekuatan yang dimiliki oleh militer Suriah saat ini mampu menghadapi ancaman dan agresi terhadap Suriah, pemerintah Iran dukung Suriah untuk menghadapi serangan Israel dan menggarisbawahi pentingnya memerangi komplotan dan konspirasi asing yang bertujuan untuk mengacaukan negara. muslim dunia akan berdiri disisi pemerintah Suriah saat mereka melawan rezim Zionis Israel. Pemerintah Suriah tidak tinggal diam menghadapi AU Israel yang menewaskan dua orang di wilayah Jamraya, di perbatasan Ibu Kota Damaskus selain itu, Suriah sebagai satu-satunya negara Arab yang berbatasan langsung dengan Israel dan hingga kini belum meneken perjanjian damai dengan Israel juga mendapat dukungan penuh dari Iran. Dasar hubungan strategis Iran-Suriah ialah perlawanan terhadap Israel. Demikian pula hubungan trio Iran-Suriah-Hizbullah pun berlaku dalam kerangka melawan Israel dan hegemoni AS di Timur Tengah. Dan karena hubungan ini pula maka ketiganya terus digencet oleh seluruh kekuatan pro Zionis Israel dan AS, baik rezim-rezim Arab, Turki maupun kelompok-kelompok ekstremis Islam model Al-Qaedah. 2. Kesultanan Jordan A. Profil Kesultanan Jordan Kesultanan Jordan adalah salah satu Negara yang berada di dalam wilayah timur tengah yang memiliki ibukota di kota Amman dengan sebutan nama aslinya Al-Mamlaka Al Urdiniya Al-Hasyemiyah. Negara memperoleh kemerdekaan pada tanggal 25 Mei 1946. Yordania dalam kurun waktu tiga dasawarsa telah menjadi salah satu negara penampung pengungsi paling besar di dunia. Terutama bagi Negara tetangga yang terdekat. Yordania secara geografis terletak dalam wilayah yang berbatasan dengan Negara Suriah di sebelah utara, Negara Arab Saudi di sebelah selatan, Negara Israel di sebelah barat dan Negara Irak di sebelah timur. Negara ini terbagi kedalam delapan wilayah pemerintahan local yang dipimpin oleh 8 gubernur. Negara Yordania dipimpin oleh seorang Raja bernama Raja Abdullah (1999) sebagai kepala Negara yang berbentuk kerajaan. Mengenai kependudukan, jumlah penduduk yang ada di Negara Yordania sampai tahun 2002 sekitar 5.153.378 jiwa. Kemudian mengenai kepadatan penduduknya mencapai 146 jiwa per mil. Di ibukota Negara saja, kota Amman, jumlah penduduknya mencapai 737.279 jiwa. Suku bangsa yang ada di Negara Yordania mayoritas berbangsa arab dan sebagian kecil sirkasia, Armenia dan Kurdi. sehingga dalam bahasa resminya pun menggunakan bahasa arab. Dan mengenai agama yang dianut oleh masyarakatnya hampir mencapai 93,6 % mayoritas Islam (Sunni) sedangkan beragama Kristen sekitar 6,4%. Di Negara Yordania mata uangnya adalah dinar. Dan dari segi perekonomian Negara Yordania merupakan salah satu Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Ini dapat terlihat dari GNP perkapita yang telah mencapai 6% pertahun, sementara pertumbuhan penduduknya hamper separuhnya yaitu sekitar 3,5%. Walaupun Negara Yordania merupakan Negara Timur Tengah yang miskin bahan tambang dan harus mengimport minyak itu dari luar negeri. Dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Negara Yordania itu berasal dari hasil tani dan sumber alam lainnya. Hasil pertanian yang diperoleh di Negara Yordania adalah padi-padian, buah zaitun, sayuran, dan buah-buahan. B. Sistem Pemerintahan Kesultanan Yordania Sistem pemerintahan negara Yordania adalah Monarki Kunsitusional, yang sekarang dipimpin oleh raja Abdullah dan perdana menterinya Awn shakwat Al khasawahneh, Yordania yang dulu masa sejarahnya sangat terpengaruh oleh pengaruh Suriah sebagai bagian dari negara Transyordania dan mendapat pengaruh Inggris yang melaksanakan mandat dari Negara Palestina sebagai pemegang kekuasaan sepenuhnya negara Yordania. Namun setelah negara Yordania merdeka pada tanggal 25 Mei 1946, mereka sendiri mempunyai kewenangan untuk memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Sebagai negara yang berbentuk kerajaan yang berparlemen, maka sistem pemerintahan adalah monarki parlementer dengan dipimpin oleh seorang raja yang diturunkan secara garis keturunan kerajaan tersebut. Sedangkan dalam pemerintahannya dipimpin langsung oleh perdana menteri sebagai kedudukan yang memiliki nilai politik dalam pemerintahannya. Raja memegang kuasa legislatif dan eksekutif. Ia mengangkat perdana menteri dan kabinet. Raja mengimplementasikan kuasa eksekutifnya lewat kabinet. Anggota kabinet dapat diberhentikan atas rekomendasi perdana menteri. Raja juga dapat membubarkan House of Notables dan Chamber of Deputies. C. Kebijakan Politik Dalam dan Luar Negeri Kesultanan Yordania a. Dalam Negeri Perkembangan yordania di dalam dunia pendidikan sangat signifikan di beberapa dekade, walaupun telah banyak dipengaruhi oleh ribuan para pengungsi yang datang dan banyaknya pengeluaran anggaran yang sangat besar dalam bidang militer. Pendidikan gratis untuk masyarakat yang masih berumur 6 sampai 15 tahun. Di tahap kedua sekitar 85 % anak laki-laki dan 87% anak perempuan telah merasakan bangku sekolahan. Sedangkan 92% dari populasi orang-orang yang telah berumur 15 tahun atau lebih, telah pandai membaca dan menulis di tahun 2005. Dan sekitar 33% para pelajar laki-laki dan 37 persent perempuan, melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi. negara yordania menganut ideologi Islam, hal ini didukung dengan mayoritas negara berpenduduk Islam dengan jumlah penduduk rata-rata mencapai 6.053.193 pada tahun 2007. Harapan hidup masyarakat Yordania dapat mencapai umur 78,5 tahun. Secara ekonomi, Yordania memiliki pendapatan GDP mencapai 13 miliyar dollar pada tahun 2005, untuk jumlah pekerja mencapai 1.843.594 orang di tahun 2005. Secara Militer Yordania memiliki kekuatan angkatan bersenjata sekitar 85.000 orang, angkatan udara yang berjumlah 15000 dan angkatan laut sekitar 500 orang di tahun 2004. b. Luar Negeri Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Raja Yordania akan bertemu untuk membahas proyek pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di negara Arab, termasuk kerja sama nuklir. Pemimpin negara tersebut akan menjajaki partisipasi Rusia dalam konstruksi pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Kerajaan Yordania. Mereka juga bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur dan pertambangan. Pada 2008, Yordania pertama kali mengumumkan akan membangun fasilitas nuklir sendiri. Mereka akan mengeksplorasi uranium dalam negeri. Perusahaan nuklir Rusia, Rosatom, merupakan kontraktor potensial untuk proyek atom Yordania tersebut. Yordania saat ini bergantung pada bahan bakar fosil, namun masih mengimpor 97 persen listrik dari negara tetangga. D. Gerakan-Gerakan Politik Kesultanan Jordan Ribuan warga Jordan turun ke jalan-jalan ibukota, Amman, menyerukan reformasi politik dan ekonomi segera. Aksi protes yang diselenggarakan oleh Front Aksi Islam (IAF), sayap politik Ikhwanul Muslimin di Jordan, dan 19 parti politik lain diyakini menjadi demonstrasi pro-demokrasi terbesar di Jordan sejak Januari. Aksi protes di mulai setelah solat Jumat. Sekitar 3,000 petugas keamanan ditempatkan di Amman pusat pada hari Jumaat, yang dinamakan sebagai "Hari Kemarahan". Para pegawai Jordan mengatakan petugas polis dikerahkan untuk melindungi aksi dan mencegah pertempuran antara pendemo pro-demokrasi dan aktivis pro-pemerintah. Para pengunjuk rasa, diperkirakan lebih dari 10,000 telah menyerukan agar pemerintah dipilih, reformasi konstitusi dan pembubaran parlimen. Saat ini, Raja Abdullah menunjuk dan memberhentikan kabinet. Kami demonstrasi ini melawan pemerintah dan menuntut reformasi. meminta rejim laukan reformasi monarki parlimen yang sebenarnya. Monarki sebaiknya tidak mendominasi parlemen, Reformasi telah menjadi keperluan yang tidak dapat ditunda. Para demonstran inginkan perubahan konstitusional segera untuk membantu menciptakan pemerintah yang produktif dan parlemen benar-benar representatif. Ini adalah tuntutan semua rakyat Jordan, Tujuan protes ini adalah menuntut perubahan konstitusional untuk membawa pemerintah yang dipilih dan parlimen yang terpilih yang membentuk pemerintah maupun pengadilan konstitusi, pemerintah dan parlemen untuk mengarah ke monarki konstitusional. E. Kelompok Oposisi di Kesultanan Jordan a. IAF (Islamic Action Front) : Partai oposisi terbesar di Jordania, Front Aksi Islam (IAF), menyerukan boikot terhadap produk Israel. Hal itu dilakukan menyusul tindakan kekerasan yang terus dilakukan negara Yahudi itu terhadap warga Palestina. Lewat siaran di jejaring partai tersebut, sayap politik Ikhwanul Muslimin itu menyeru para pedagang untuk berhenti berhubungan dengan Israel dan mengimpor produk Israel sebagai bagian dari upaya untuk memutuskan hubungan dengan Israel. b. Ikhwanul Muslimin : Partai yang sangat populer di Yordania dan mendapatkan dukungan sangat kuat di kota-kota besar, khususnya di antara kaum papa Palestina yang tinggal di Yordania. F. Kebijakan Dengan Liga Arab yordania merupakan salah satu dari enam pendiri Liga Arab yaitu Mesir, Irak, Yordania, Libanon, Arab Saudi dan Suriah, Yordania merupakan negara anggota Liga Arab yang memiliki kawasan industry dan dalam bidang ekonomi memiliki sumber daya alam yang amat besar, diantaranya Minyak dan Gas Alam, dan ikut berbagai institusi, seperti Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization (ALECSO) dan dewan sosial dan ekonomi Liga Arab, Council of Arab Economic Unity (CAEU), Liga Arab memudahkan berbagai program sosial, ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi dan politik yang telah dirancang untuk mendukung kepentingan dunia Arab seperti membentuk kurikulum pendidikan, memajukan peranan wanita dalam masyarakat Arab, memajukan kesejahteraan anak-anak, mendorong pemuda dan program olahraga, melestarikan warisan budaya Arab dan mendorong pertukaran budaya di antara negara-negara anggota. Berbagai kampanye keaksaraan telah diadakan, karya-karya intelektual direproduksi, dan berbagai istilah teknis modern disalin untuk penggunaan di negara-negara anggota. Liga ini telah melakukan berbagai usaha untuk melawan kejahatan dan penyalahgunaan obat-obatan, dan juga yang berkaitan dengan persoalan buruh khususnya di antara tenaga kerja emigran Arab. G. Kebijakan Kesultanan Jordan Terhadap Eksistensi Israel Para ulama Yordania juga mengeluarkan fatwa haram konsumsi produk-produk Zionis Israel. Menurut mereka, pengharaman produk Zionis Israel adalah wajib syar'i. Dengan demikian, ulama-ulama Yordania menyatakan bahwa keputusan hukum haram ini sama sekali tidak dapat ditoleransi.kepada masyarakat Yordania, ulama negara ini menyatakan, "Mengharamkan perekonomian musuh seperti Zionis Israel dan para pendukungnya baik di tingkat negara, lembaga maupun pribadi, adalah wajib. Untuk itu, hukum haram ini juga mencakup pada hubungan ekonomi dengan negara-negara yang mengimpor produksi Israel atau mengekspor barang ke rezim ini." Sebelumnya, Pimpinan Serikat Kerja Yordania, Ahmad Al-Armouti menyatakan bahwa serikat ini dengan slogan "Menuju Yordania Tanpa Produk Zionis Israel", berupaya meningkatkan program dan hasil produksi dalam negeri. Di antara program serikat ini adalah menolak kerjasama dengan Rezim Zionis Israel, mengidentifikasi produk-produk Israel dan mengimbau masyarakat supaya tidak membeli produk rezim ini. Usaha serupa juga dilakukan oleh Komite Anti-Normalisasi Hubungan Yordania-Israel. Partai-partai penentang kebijakan pemerintah seperti Ikhwanul Muslimin dan Front Amal Islam terus memperingatkan bahaya melanjutkan hubungan dengan Yordania dan Zionis Israel. Menurut mereka, hubungan itu justru akan membahayakan stabilitas dan keamanan negara ini. Untuk itu, partai-partai oposisi pemerintah Aman menuntut pemerintah pusat supaya merevisi kesepakatan perdamaian yang dikenal dengan istilah Wadi Arabah. Tuntutan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel sudah menjadi kemauan bersama dari kalangan partai oposisi, lembaga, organisasi sipil Yordania. Pemerintah Aman benar-benar terjepit bila terus mempertahankan hubungan dengan Israel. Menurut kelompok oposisi dan komunitas sipil Yordania, negara ini diperalat oleh Zionis Israel. Bahkan Tel Aviv merancang Yordania sebagai tanah air alternatif bagi bangsa Palestina. Tentunya agenda Israel ini mendapat reaksi keras dari rakyat Yordania. Tuntutan pemutusan hubungan diplomatik sudah menjadi kehendak sejumlah anggota parlemen. sejumlah anggota parlemen Yordania menuntut deportasi duta besar Israel dari negara ini. BAB III. PENUTUP A. Kesimpulan Suriah sekarang dipimpin oleh Bashar Al Assad, dengan Sistem Pemerintahan Republik presidensial dibawah Hukum Darurat sejak tahun 1963. Sedangkan Sistem pemerintahan negara Yordania adalah Monarki Kunsitusional, yang sekarang dipimpin oleh raja Abdullah dan perdana menterinya Awn shakwat Al khasawahneh. Suriah dan kesultanan Jordan mempunyai hubungan yang baik dengan Negara lain sperti Adanaya kespakatan Suriah dan Prancis dalam kerjasama di bidan militer, adanya hubungan diplomatic yang baik anatara Libanon dengan Suriah dan kerjasama Suriah dengan Iran dan Rusia dalam sektor ekonomi dan Nuklir, kerja sama Jordan dan Rusia dalam pembangunan Pembangkit Listrik tenaga nuklir, bukan hanya itu adanya pergolakan politik di Suriah dan Jordan seperti demonstrasi anti pemerintahan Bashar al Assad di Suriah dan gerakan pembubaran parlemen di Jordan. Kemudian kedua Negara ini ikut serta dalam memerangi eksistensi Israel dengan ikut serta dalam Liga Arab. B. Saran Makalah ini tentu saja belum bisa dikatakan sempurna. Hal ini disebabkan karena penulis memiliki beberapa kendala dalam penulisan makalah ini, di antaranya yaitu kurangnya informasi tentang Republik Suriah dan Kesultanan Jordan, Oleh karena itu, penulis berharap agar para pembaca dapat menyampaikan kritik dan sarannya jika penulis banyak melakukan kesalahan di dalam penulisan makalah ini. Semoga dengan kritik dan saran dari para pembaca dapat memicu semangat penulis agar dapat membuat makalah yang jauh lebih baik lagi, Amin. DAFTAR PUSTAKA http://m.merdeka.com/dunia/liga-arab-putuskan-persenjatai-pemberontak-suriah.html http://id.wikipedia.org/wiki/Suriah http://id.wikipedia.org/wiki/Yordania http://www.artikel.majlisasmanabawi.net/kamus-spiritual/mengenal-negara-suriah/ http://www.islamedia.web.id/2013/03/lebih-dekat-menuju-menang-koalisi.html http://internasional.rmol.co/read/2013/02/03/96783/Serangan-Kejutan-Zionis-Ke-Suriah,-Perang-Babak-Baru-Israel-Vs-Iran- http://muslimdaily.net/berita/internasional/fsa-hizbullah-kirimkan-ribuan-tentara-di-suriah.html#.UXVAcmf7RkQ http://tanasyah.wordpress.com/2011/12/21/liga-arab-arab-league/ http://banjarkuumaibungasnya.blogspot.com/2010/05/deadline-perlucutan-senjata-nuklir.html#axzz2RCXi8egh http://www.albukhariy.net/2011/02/ikhwan-jordan-selenggarakan-demo.html http://jokoyordania.wordpress.com/potensi-yordania-menjadi-negara-adidaya/ http://www.merdeka.com/dunia/liga-arab-putuskan-persenjatai-pemberontak-suriah.html

file kamu

Selasa, 07 Mei 2013

Gerakan Politik Republik Suriah dan Kesultanan Jordan

Rabu, 05 Desember 2012

Tentang Blog Ini

Selasa, 04 Desember 2012

Forum

Minggu, 02 Desember 2012

Inna wa akhawatuha